Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

OTT Kejari Dinyatakan Cacat Formil, Hakim Bebaskan Bonde di Sidang Praperadilan

J
Penulis: Jackly Makaraung❯

Tak terbukti bersalah
Tak terbukti bersalah
MANADOPOST.ID—Sidang praperadilan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Abdussalam Bonde selesai. Dalam sidang putusan praperadilan yang digelar pada Senin di Pengadilan Negeri Kotamobagu, Hakim Ketua Sulharman, SH, memutuskan OTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu dinyatakan cacat formil. Putusan ini diambil setelah hakim menemukan bahwa proses penangkapan tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti.
Persidangan mengungkap bahwa tidak ada berita acara penangkapan dan penahanan yang sah dalam kasus tersebut. Pihak termohon dinilai gagal menunjukkan dokumen yang menjadi syarat terkait proses penahanan, sehingga hakim memutuskan bahwa terjadi kesalahan prosedural dalam pelaksanaan OTT. Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Keputusan ini menjadi kemenangan bagi pihak Bonde, yang sejak awal menyatakan bahwa proses penangkapannya tidak sah dan tanpa dasar hukum yang jelas.
Jein Djauhari, pengacara Bonde, menyampaikan rasa syukur atas keputusan pengadilan. "Kami sangat bersyukur atas putusan ini. Sejak awal, kami yakin klien kami ditangkap tanpa dasar hukum yang kuat. Keputusan ini membuktikan bahwa keadilan masih ada, dan hukum harus ditegakkan sesuai prosedur yang benar," ungkapnya.
Ia juga berharap putusan ini menjadi pengingat bagi penegak hukum untuk selalu mematuhi aturan dan prosedur. "Keputusan ini tidak hanya kemenangan bagi klien kami, tetapi juga pelajaran penting agar tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum," tambah Jein.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Kotamobagu, Deker Rompas, menyatakan bahwa pihak Pemkab masih menunggu salinan resmi putusan dari pengadilan sebelum menentukan langkah selanjutnya. "Kami menghormati putusan pengadilan dan saat ini masih menunggu salinan putusan untuk melihat secara detail dasar keputusan tersebut. Setelah itu, kami akan menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil," ujarnya.
Hakim Ketua Sulharman dalam keterangannya menegaskan bahwa putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. “Kami menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur harus diikuti dengan baik dan benar, sehingga hak-hak setiap individu terlindungi,” tutupnya.(kly)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Boltim Gandeng Kejari Kotamobagu, Oskar: Cegah Masalah Hukum Sebelum Terjadi

Pemkab Boltim Gandeng Kejari Kotamobagu, Oskar: Cegah Masalah Hukum Sebelum Terjadi

Pemkab Boltim dan Kejari Kotamobagu resmi menandatangani MoU untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi risiko hukum.

Gugatan Praperadilan Tersangka Cabul Ditolak PN Amurang, Kasat Reskrim Minsel: Penetapan Tersangka S

Gugatan Praperadilan Tersangka Cabul Ditolak PN Amurang, Kasat Reskrim Minsel: Penetapan Tersangka S

Upaya perlawanan hukum tersangka kasus perbuatan cabul dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) berinisial DRI di Pengadilan Negeri Amuran

Praperadilan Risna Dali Ditolak, Penyidikan Perkara Pengadaan Tanah SPBU Berlanjut

Praperadilan Risna Dali Ditolak, Penyidikan Perkara Pengadaan Tanah SPBU Berlanjut

Upaya hukum praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud, Risna Dali, kandas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer