DARI BURSA NAMA KE BURSA GAGASAN

Integritas, Transaksi Politik, dan Masa Depan UNSRAT

Oleh: Mahyudin Damis
Dosen Antropologi FISIP UNSRAT Manado

Pemilihan rektor bukan sekadar proses pergantian kepemimpinan di sebuah perguruan tinggi. Di dalamnya terdapat pertarungan gagasan, kepentingan, jaringan kekuasaan, dan legitimasi. Persoalannya menjadi serius ketika ruang akademik mulai dibayangi transaksi uang dan intervensi politik. Pada titik itu, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar siapa yang akan menduduki kursi rektor, melainkan independensi dan marwah universitas itu sendiri.

Pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) periode 2026–2030 kini memasuki tahap penting. Pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 2–6 November 2026 telah berakhir dengan enam akademisi yang mendaftarkan diri. Mereka adalah Prof. Dr. Roike Iwan Montolalu, S.Pi., M.Sc.; Dr. Flora Pricilla Kalalo, S.H., M.H.; Dr. dr. Rocky Wilar, Sp.A., Subsp. Neo(K).; Prof. Dr. dr. Grace Debbie Kandouw, M.Kes.; Dr. Youla Olva Aguw, S.H., M.H.; serta Dr. dr. Theresia M.D. Kaunang, Sp.KJ., Subsp. A.R.(K).

Dari enam nama tersebut, dua merupakan guru besar dan dua lainnya sedang menduduki jabatan wakil rektor. Mereka datang dengan latar belakang pengalaman akademik dan birokrasi yang beragam. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar bukan siapa yang memiliki jaringan paling luas atau dukungan paling kuat, melainkan gagasan apa yang ditawarkan dan sejauh mana integritas dapat dipertahankan dalam proses perebutan kepemimpinan tersebut.

Inilah saatnya menggeser perhatian dari bursa nama menuju bursa gagasan dan integritas.

Ketika Uang Memasuki Ruang Akademik

Salah satu persoalan yang patut dicermati dalam pemilihan rektor adalah kemungkinan masuknya kekuatan uang ke dalam proses politik kampus. Dalam percakapan publik, beredar kabar mengenai dugaan kebutuhan dana dalam jumlah sangat besar, bahkan disebut mencapai Rp10 miliar. Informasi semacam ini tentu belum dapat diperlakukan sebagai fakta atau tuduhan terhadap kandidat tertentu. Namun, kemunculannya cukup menjadi alasan untuk mengajak seluruh komunitas akademik bersikap kritis.

Mengapa persoalan ini penting?

Dalam perspektif antropologi politik, uang yang masuk ke dalam kontestasi kekuasaan dapat membentuk hubungan patronase. Dukungan diberikan dengan harapan memperoleh balasan. Sumber daya dipertukarkan dengan loyalitas, akses, dan kepentingan tertentu. Hubungan semacam ini berpotensi melahirkan utang politik yang harus dibayar setelah kekuasaan diperoleh.