Dukung DPRD, Pemprov Catat Ada 4.372 Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan

MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan prakarsa DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pendapat Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (19/10/2026), dalam rangka penyampaian penjelasan DPRD terhadap Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Gubernur mengapresiasi perhatian pimpinan dan anggota DPRD terhadap persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Pembentukan peraturan daerah ini diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan ketika terjadi kekerasan, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.

Dalam pendapat gubernur yang disampaikan pada rapat tersebut, pembangunan daerah ditegaskan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun pencapaian indikator makro. “Pembangunan juga harus tercermin dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesempatan, serta jaminan atas hak setiap warga negara,” tukasnya.

Salah satu aspek yang disoroti pemerintah provinsi adalah penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.

Data yang disampaikan dalam pendapat gubernur menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulawesi Utara pada 2025 membaik menjadi 0,340, dibandingkan 0,386 pada 2024. Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah menilai capaian tersebut belum merata di seluruh kabupaten dan kota.

Selain kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan masih menjadi tantangan serius di Sulawesi Utara.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang disampaikan dalam rapat paripurna, tercatat 4.372 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2021–2025.