Wabup Bulahari Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Akses Modal Nelayan dan UMKM Sangihe Jadi Perhatian 

MANADOPOST.ID - Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Karena itu, perluasan layanan keuangan bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Persoalan tersebut sejalan dengan agenda Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia bertempat di JI Expo Jakarta, Kamis (22/10/26).

Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.” Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Bagi Sangihe, agenda ini memiliki arti penting mengingat karakteristik wilayahnya sebagai daerah kepulauan dengan potensi ekonomi yang bertumpu pada sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan UMKM.

Nelayan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menunjang aktivitas melaut, petani memerlukan modal untuk meningkatkan produktivitas, sementara pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan agar usaha mereka dapat berkembang.

Namun, perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan membuka layanan. Ketersediaan informasi, pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, serta kemudahan menjangkau lembaga jasa keuangan juga menjadi bagian penting agar layanan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan.

Tantangan geografis Sangihe turut menjadi perhatian. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki wilayah pulau-pulau terluar, pemerataan akses layanan keuangan memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan.

"Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, serta mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan formal secara tepat," ujar Wabup Tendris Bulahari 

Kehadiran Tendris Bulahari dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Meski demikian, keberhasilan agenda perluasan akses keuangan pada akhirnya akan ditentukan oleh manfaat yang dirasakan masyarakat. Kemudahan memperoleh pembiayaan, meningkatnya kapasitas usaha, dan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat di pulau-pulau menjadi hal penting yang perlu diwujudkan.