Penulis: Philip P Pantouw (Ketua Umum MKB-Permesta) dan Willy H Rawung (Perhimpunan Tou Minahasa)
MANADOPODT.ID-Dibandingkan generasi kami yang lahir tahun 1946, usia Rektor UNSRAT Prof.Dr.Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie dan Kepala Bappeda Prov. Sulut Dr. Elvira Mercy Katuuk, ST.ME, sudah tentu jauh lebih muda. Mereka adalah generasi baru yang lahir belakangan, belasan dan mungkin puluhan tahun setelah Piagam Permesta ditandatangani sekaligus dideklarasikan oleh Letkol Herman Nicolas (Ventje) Sumual dan 50 tokoh Indonesia Timur di Makassar pada tanggal 2 Maret 1957.
Walau terpisah rentang waktu cukup panjang, namun materi kedua ilmuwan itu cukup mengejutkan sekaligus membanggakan. Betapa tidak, dalam Diskusi Panel di Manado Post 2 Maret 2026 yang lalu bertema *“Semangat Indonesia Raya Prof. Sumitro Teruntai dalam Benang Emas Sumitronomics dan Prabowonomics Menuju Indonesia Emas 2045”*. Kedua teknokrat Minahasa ini, mencerna pemikiran rasional dan cerdas dari gagasan yang terkandung dalam Piagam yang dicetuskan 69 tahun lalu. Seingat kami, materi atau kami menyebutnya ‘testimoni’ ini, adalah yang pertama kali disampaikan resmi kepada publik oleh otoritas universitas dan birokrasi Sulut.
Testimoni dua teknokrat ini mencerminkan pemikiran rasional dan cerdas dari jaman ‘now’, berpikir global namun nasionalis, searah jaman keterbukaan era sosial media. Sebagai ilmuwan, Sompie dan Katuuk memandang gagasan yang terkandung dalam Piagam Permesta 69 tahun lalu - yang merupakan pemikiran Dr. Sumitro - secara oyektif dan jernih. Memisahkan gagasan murni Piagam Permesta sebagai konsep ekonomi politik otonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Melepaskannya dari persepsi politik praktis komplikatif yang dibangun untuk memberangus Piagam Permesta dalam diksi ‘pemberontak’.
Prof. Sompie, yang memilih judul *Relevansi Substansi 'Piagam Perjuangan Semesta' - dalam Perspektif Soemitronomics, Trilogi Pembangunan, dan Prabowonomics (Era PRAGIB)*, menegaskan Piagam Permesta sebagai landasan ideologis dan strategis perjuangan nasional, yang menekankan kedaulatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Ditegaskannya, Piagam Permesta relevan dalam dinamika kebijakan ekonomi lintas rezim dan lintas era. Menjadi benang merah kebijakan ekonomi nasional, transformasi strategi, namun dengan tujuannya tetap: kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. *Bravo Prof. Sompie!*
Dr. Katuuk, yang memilih materi *‘Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara - Relevansi dengan Piagam Permesta’*.
Bahkan menguraikan Ekonomi Benteng 1950-1957 (Soemitronomics) relevan dengan Piagam Permesta. Ia menyebutkannya sebagai *‘sama-sama berorientasi pada nasionalisme ekonomi’*. Kemudian keterkaitan Trilogi Pembangunan Ore Baru dan relevansinya dengan Permesta disebutkannya sebagai unsur “pemerataan hasil pembangunan” yang menjawab tuntutan Permesta tentang keadilan distribusi ekonomi. Bahkan Katuuk menjelaskan *Prabowonomics relevan dengan Piagam Permesta, dan menyebutkan pemda Sulut telah mewujudkan tuntutan Piagam dalam Kebijakan Pembangunan Sulawesi Utara 2025–2029*.
Ia menyebutkan antara lain Desentralisasi Ekonomi & Hilirisasi: kebijakan Hilirisasi Prabowo-Gibran yang bertujuan agar nilai tambah sumber daya alam tetap berada di daerah, melalui investasi pabrik dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ia menjelaskan visi Prabowo-Gibran membangun dari desa dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sejalan dengan aspirasi Permesta yang menginginkan perhatian pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Lalu, ketahanan pangan & kemandirian lokal, program yang mencerminkan semangat kemandirian ekonomi wilayah yang dulu menjadi salah satu tuntutan kesejahteraan dalam Piagam Permesta. Ia juga menekankan dorongan untuk menghidupkan kembali koperasi di tingkat desa selaras dengan model ekonomi kerakyatan yang diinginkan oleh para pejuang Permesta di masa lalu untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
