
MANADOPOST.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengirimkan sinyal keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peringatan ini bukan basa-basi.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2024 Amir Liputo, dengan tegas mengingatkan agar OPD tidak memperlakukan proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur sebagai sekadar formalitas tahunan.
Dalam pembukaan rapat pembahasan yang digelar Kamis (10/4) di Gedung Cengkeh, Liputo menyuarakan keresahan klasik yang terus berulang seperti ketidakhadiran OPD dan lambannya penyampaian dokumen resmi.
“Kami mengingatkan keras, jangan sampai ada SKPD yang absen atau mengirim perwakilan tanpa otoritas. LKPJ bukan acara simbolik. Jika tidak hadir, lalu siapa yang akan bertanggung jawab dan dinilai oleh Pansus?,” tegasnya.
Ironisnya, hingga hari pembahasan dimulai, dua OPD masih belum menyerahkan dokumen LKPJ mereka ke Komisi I, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kondisi ini disebut-sebut berpotensi menghambat ritme kerja Pansus yang sudah padat dan dibatasi tenggat waktu.
“Kalau begini terus, kami terpaksa akan menyurati langsung gubernur. Ini bukan soal teknis semata, ini soal akuntabilitas publik yang harus dijaga,” katanya.
Proses pembahasan LKPJ dikenal bukan hanya berhenti di ruang-ruang rapat. Setelah tahapan diskusi bersama OPD rampung, Pansus dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk menguji klaim-klaim capaian yang tertuang dalam laporan.
Tahapan itu akan diikuti dengan rapat evaluasi internal sebelum dokumen LKPJ digiring ke forum paripurna.
Agar pelayanan publik tetap berjalan optimal, skema pembahasan LKPJ disusun secara bergiliran berdasarkan mitra kerja komisi-komisi di DPRD dari Komisi I hingga Komisi IV. Namun demikian, kendala kehadiran OPD masih menjadi “penyakit laten” dalam setiap proses evaluasi.
Sebagai informasi, LKPJ Gubernur merupakan instrumen pertanggungjawaban tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Laporan ini wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Empat komponen utama yang wajib tercantum dalam LKPJ meliputi capaian program dan kegiatan strategis, pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemetaan persoalan di sektor urusan pemerintahan dan solusinya, serta arah kebijakan selama tahun berjalan.
Dengan waktu yang terbatas dan beban agenda yang tidak ringan, DPRD Sulut menuntut komitmen tinggi dari seluruh SKPD.
Proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah bukan semata ritual administratif, tapi bagian esensial dari demokrasi yang sehat.
“Kami tidak ingin DPRD hanya menjadi tukang stempel atas laporan yang belum diuji. Tahun ini harus menjadi momentum perubahan kultur akuntabilitas di Sulut,” tandasnya. (ewa)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




