Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Isu Kekerasan Perempuan Dapat Perhatian Serius

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
SERIUSI: Kepala DP3A Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos saat menggelar kegiatan koordinasi dam sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. (Balladewa/MP)
SERIUSI: Kepala DP3A Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos saat menggelar kegiatan koordinasi dam sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. (Balladewa/MP)
MANADOPOST.ID - Isu kekerasan terhadap perempuan, saat ini mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan untuk menyeriusi hal tersebut, Pemprov Sulut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) langsung melakukan koordinasi dam sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ini, dibuka langsung oleh Kepala DP3A Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos. "Tentunya kegiatan ini bisa mendorong kita bersama mencari solusi dan upaya terbaik dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan," ungkap dr Devi, sapaan akrabnya. dr Devi juga mengakui, guna mewujudkan hal tersebut butuh peran bersama lewat koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi dan kabupaten/kota, stakeholder dan organisasi-organisasi peduli perempuan. "Ini pastinya butuh peran kita bersama. Lewat pertemuan ini diharapkan bisa mendorong dalam mewujudkan program atau strategi yang lebih baik untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulut," beber mantan Karo Kesra Sulut tersebut. dr Devi juga menuturkan bahwa, dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi itu, dihasilkan lima rekomendasi terkait masukan dan saran dari peserta dan narasumber terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. "Pertama ada, peran para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, organisasi/lembaga, perguruan tinggi/sekolah, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dengan mengefektifkan tim kerja dan hotline TPPO," ungkapnya. Kedua menurut dr Devi adalah, peran peguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada mahasiswa dan siswa dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. "Ketiga ada, Pemprov Sulut menyiapkan Guru Bimbing Konseling (BK) karena sudah banyak yang purna tugas. Dan keempat, sinergitas program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut dalam mengkampanyekan kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai ke dasa wisma. Serta kelima, pengalokasikan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, organisasi, lembaga dan instansi untuk pencegahan penanganan kekerasan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO," kuncinya. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

628 Polisi Turun ke Jalan! Operasi Zebra Klabat 2026 Dimulai di Sulut

628 Polisi Turun ke Jalan! Operasi Zebra Klabat 2026 Dimulai di Sulut

Polda Sulut mengerahkan 628 personel dalam Operasi Zebra Klabat 2026 pada 16–29 November. Tahun lalu tercatat 5.159 pelanggaran lalu lintas.

Ini Skema Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda Bitung: Ayo Manfaatkan Program Kejutan Natal

Ini Skema Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda Bitung: Ayo Manfaatkan Program Kejutan Natal

Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Sulawesi Utara (Sulut). Menyambut Hari Raya Natal 2026, Pemprov Sulut menghadirkan program

Dari Sulawesi, Melangkah untuk Masa Depan Bumi

Dari Sulawesi, Melangkah untuk Masa Depan Bumi

Dari Sulawesi Utara, Jusuf Kalengkongan dan putranya, David, menyuarakan kepedulian terhadap perubahan iklim melalui aksi berjalan kaki.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer