
MANADOPOST.ID - Keterbukaan informasi kepada masyarakat dan organisasi pers merupakan kewajiban bagi semua badan publik.
Sesuai ketentuan badan publik tersebut yang meliputi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI, Polri, kejaksaan agung, parlemen (MPR, DPR, DPD, DPRD), peradilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Juga ada lembaga pendidikan negeri (TK, SD, SMP, SMA Negeri), perguruan tinggi negeri, badan hukum, partai politik baik tingkat nasional atau daerah, organisasi masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, persatuan keagamaan, yayasan, perkumpulan/forum yang menerima dana dari APBN/APBD.
Kali ini, Selasa (13/8), Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia (RI) mulai menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024. Dalam FGD tersebut ada setidaknya 77 pertanyaan tentang informasi pelayanan publik dari badan publik di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang mulai diisi dan dirampungkan Informan Ahli (IA).
IA tersebut meliputi Pemerintah Daerah di Sulut, akademisi, unsur pers, pelaku usaha serta perwakilan masyarakat. Dalam FGD tersebut, beberapa poin mulai dibeber. Seperti poin tentang sejauh mana hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warganegara untuk mengakses informasi di Sulut? Fakta yang dibeber dilapangkan bahwa untuk mengakses informasi di Sulut, diberikan ruang yang mudah dan cepat dalam memperoleh informasi.
Hal itu sesuai dengan SK Gubernur 59/2023 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumen di lingkungan Pemprov Sulut. "Skor yang diberikan hanya sedang 60-79. Itu diangka paling bawah 60 karena hanya berbentuk SK dan hanya ada di provinsi, tidak ada di kabupaten/kota. Jadi belum baik. Juga adanya ketepatan pemberian informasi, itu juga masih diangka sedang. Belum baik atau sangat baik. Karena nilai kita itu baik sekali pada angka 90-100. Sedangkan baik hanya 80-89," beber Desiana Samosir Tim Ahli IKIP 2024.
Desiana juga mengatakan, keterbukaan informasi juga ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, jika informasi tidak diberikan, maka KIP akan memberikan nilai 0 kepada IKIP. Begitu juga sebaliknya. "Beberapa rekomendasi dalam FGD sudah kita tampung, itu nantinya akan ditindaklanjuti. Karena ada beberapa poin yang memang harus kita akomodir agar informasi publik di Provinsi Sulut semakin baik kedepannya," beber Desiana.
Ditempat yang sama, Rignolda Djamaluddin memberikan masukan terkait pengaruh keterbukaan informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rignolda, ada beberapa informasi yang masyarakat tidak bisa akses. Seperti kebutuhan nelayan untuk mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM). Dirinya mengaku Sulit untuk memfasilitasi hal ini.
"Sudah dari 2023 kita fasilitas tidak pernah selesai. Bahkan para nelayan di lempar sana sini. Kita harus ke DKP setelah itu dilempar ke dinas lain. Sudah bingung. Tidak mungkin nelayan membawa perahu ke SPBU. Nah pemerintah kurang mensosialisasikan ini," ungkapnya.
Dalam FGD tersebut juga, Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Samrotunnajah Ismail mengatakan bahwa, FGD ini menilai keadaan di wilayah provinsi berdasarkan data. Juga mendiskusikan perbedaan mencolok dimana terdapat polarisasi penilaian, mendiskusikan masing-masing perspektif, memberikan penilaian ulang. Juga melihat skor masing-masing, IA yang ada dan menilai skor baru.
"Jadi IA dalam FGD juga kita minta untuk terlibat dan memberikan skor terhadap keterbukaan informasi publik yang semua anggarannya dibiayai lewat APBD dan APBN," kuncinya. (ewa)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




