Oleh: Reinhard Tololiu (Aspidum Kejati Sulut)
TITIK pensil merah itu masih terlihat di sudut sebuah peta resmi yang telah disahkan. Orang yang hendak bepergian mempercayai petunjuk di dalamnya karena menganggap pihak penerbit telah memeriksa bagian-bagian penting. Mereka tidak perlu mengukur sendiri setiap koordinat. Namun, tanda kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan menyisakan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab jika pemeriksaan ternyata belum tuntas?
Kepercayaan kepada dokumen resmi merupakan kebutuhan praktis. Tanpanya, setiap orang harus menguji sendiri informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Justru karena kepercayaan itu diperlukan, pengesahan tidak boleh menjadi pengganti penjelasan ketika dasar pemeriksaannya dipersoalkan.
Pada 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional. Angka itu merupakan perolehan pasangan calon, bukan salah satu kandidat secara terpisah.
Lebih dari dua tahun kemudian, muncul persoalan yang tidak selesai hanya dengan menghitung suara. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah membedakan bukti kehadiran belajar dari bukti kelulusan. Menurut Mahkamah, surat penyetaraan yang digunakan menunjukkan kesetaraan pengetahuan, bukan bukti tamat sekolah sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
